Sejarah Supervisi Pendidikan

Supervisi pada dasarnya merupakan istilah yang relatif baru dikenal, khususnya dalam dunia pendidikan di Indonesia. Istilah ini muncul diperkirakan pada awal tahun 60-an, atau pada dua dasawarsa terakhir ini (Arikunto, 1988). Istilah supervisi diperkenalkan seiring dengan diberikannya mata kuliah administrasi pendidikan di beberapa IKIP di Indonesia, yang kemudian disusul dengan dijadikannya administrasi pendidikan sebagai mata pelajaran dan bahan ujian pada SGA/SPG pada tahun ajaran 1965-1966.

Sebenarnya aktivitas semacam supervisi di Indonesia sudah lama dikenal, namun kesannya kurang baik karena pelaksanaannya lebih cenderung hanya untuk mencari kesalahan dan kekurangan guru dalam mengajar. Pada waktu itu aktivitas itu dikenal dengan istilah inspeksi (Achmad, 2011) yang diwariskan oleh Belanda sewaktu menjajah Indonesia selama lebih kurang 3,5 abad.

Pada zaman penjajahan Belanda, orang yang memeriksa sekolah dasar (SD) disebut “schoolopziener“, yaitu bertugas memeriksa seluruh mata pelajaran di sekolah dasar yang menggunakan pengantar bahasa Belanda, sedangkan mata pelajaran lain diperiksa oleh petugas yang mereka sebut inspektur, yang juga orang belanda sendiri. Harahap (1983) menyatakan pada zaman penjajahan Jepang ada sebutan Shigaku, yaitu istilah yang dipakai tugas penilik sekolah dasar, tapi sayang sekali istilah ini tidak begitu lama melekat di kalangan pendidik Indonesia, yang mungkin dikarenakan Jepang tidak terlalu lama menjajah Indonesia, yaitu lebih kurang 2,5 tahun saja.

Setelah Indonesia merdeka, istilah Inspektur pernah dipakai untuk beberapa waktu, tetapi kemudian diubah dengan sebutan pengawas untuk tingkat sekolah lanjutan dan penilik untuk sekolah dasar. Seiring dengan itu muncul pula sebutan baru, yaitu supervisi, yang berasal dari bahasa Inggris, supervision, yang diperkenalkan oleh orang-orang yang pernah belajar di Amerika Serikat.

Soetopo (1984) meyatakan bahwa di Amerika Serikat aktivitas supervisi baru muncul pada permulaan zaman kolonial, yaitu pada sekitar tahun 1654. “The general court of chusetts bay coloni” menyatakan bahwa pemuka-pemuka kota bertanggung jawab atas seleksi dan pengaturan kerja guru-guru, gerakan dapat danggap sebagai cikal bakal lahirnya konsep yang paling dasar untuk perkembangan supervisi moderen. Kemudian tahun 1709 di Boston, a comite of laymen mengunjungi sekolah-sekolah untuk mengetahui penggunaan metode pengajar oleh guru-guru, kecakapan siswa, dan merumuskan usaha-usaha memajukan pengajaran dan organisasi-organisasi sekolah yang baik.

Selanjutnya perkembangan dan pertumbuhan sekolah dipengaruhi pula oleh bertambahnya jumlah penduduk yang membuat dibutuhkanya tambahan tenaga guru yang lebih besar, yang ada di antara mereka dipilih menjadi kepala sekolah, tapi kepala sekolah pada waktu itu belum berfungsi sebagai supervisor. Namun pada perkembangan selanjutnya terutama setelah bertambahnya aktivitas sekolah, maka didirikanlah kantor superintendent di sekolah-sekolah, yang mengakibatkan adanya dua unsur pimpinan di setiap sekolah.

Kewenangan kedua unsur pimpinan di sekolah itu tidak begitu cepat berkembang, tapi baru pada awal abad 19, di mana terjadi pengurangan beban pengajar kepala sekolah, supaya mereka lebih banyak mencurahkan waktu untuk membantu pekerjaan guru di kelas. Sehingga dari sinilah dimulainya dua fungsi kepala sekolah, yaitu sebagai administrator dan supervisor di sekolah.

Burhanuddin, dkk (2007) menyatakan bahwa konteks supervisi pendidikan telah mengalami serangkaian perubahan penting. Konteks supervisi tersebut di Amerika menurut riwayat perkembangannya telah mengalami beberapa tahapan perubahan mendasar sebagaimana diikhtisarkan oleh Lucio dan McNeil (1979) dalam tabel berikut.

Perkembangan Supervisi Pendidikan

SUPERVISI BERDASARKAN PERTIMBANGAN TEORITIS & PRAKTIS  Teoritis : Supervisi dikembangankan atas dasar kajian spesifik tentang tujuan-tujuan perkembangan yang diinginkan dalam perilaku hasil-hasil yang diinginkan dan perilaku yang penting yang diperlukan bagi pencapaiannya. Praktis : Tindakan melalui partisipasi lebih luas oleh semua yang terlibat dalam proses pertimbangan dan pengambilan keputusan tentang tujuan-tujuan atau hasil pendidikan yang ingin dicapai.
1930-an & 1940-an SUPERVISI SEBAGAI WUJUD HUBUNGAN-HUBUNGAN KEMANUSIAAN YANG DEMOKRATIS  Guru-guru dipandang sebagai pribadi yang memiliki perasaan dan isi hati yang dipergunakan mereka sebagai dasar untuk bertindak. Perhatian/difokuskan pada upaya melibatkan semua guru dalam menetapkan tujuan-tujuan.
1920-an SUPERVISI DIANGGAP SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN  Supervisi diarahkan pada penemuan “hukum-hukum” atau kaidah pendidikan dan menerapkannya melalui guru-guru. Hasil penelitian dan pengukuran menjadi “domain” supervisi. Guru-guru didorong untuk menerapkan hasil-hasil domain tersebut.
Permulaan abad 20 SUPERVISI DILAKSANAKAN OLEH PARA SPESIALIS  Mata pelajaran-mata pelajaran baru diusulkan oleh para ahli mata pelajaran dan supervisi masih terus berada di tangan pelaksana administrasi
Sebelum tahun 1900 INSPEKSI ADMINISTRATIF  Guru-guru hanya dianggap sebagai alat untuk disupervisi atau diinspeksi secara administratif

Istilah supervisi di Indonesia mengalami masa transisi tersendiri. Sebelumnya sejak zaman penjajahan lebih dikenal dengan sebutan “inspeksi”. Orang-orang yang melakukan kegiatan inspeksi disebut dengan “inspektur” atau dalam bahasa Belandanya dikenal dengan istilah Inspecteur. Penggunaan istilah tersebut nampak dipengaruhi oleh situasi penjajahan Belanda pada waktu itu.

Sampai sekarang sebenamya masih sering terdengar pemakaian istilah “inspeksi” khususnya oleh lembaga-lembaga di lingkungan pemerintahan dalam negeri. Hanya saja di lingkungan Departemen Pendidikan sudah mengalami perubahan. Sebelum tahun 1970 istilah inspeksi masih dipakai. Namun setelah keluarnya Keputusan Mendikbud RI nomor 141 tahun 1969, sebutan inspeksi di bidang Pendidikan dan Kebudayaan sudah diganti dengan istilah “pembinaan” baik pada tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah maupun pada Sekolah Kejuruan, dan istilah pembinaan ini telah diberlakukan sejak tahun 1970-an. Penggunaan kedua istilah tersebut memang perlu dipermasalahkan karena walaupun mempunyai pengertian yang sama sebagai “pengawasan” namun pada hakekatnya mempunyai konotasi yang berbeda.

Konsep supervisi secara formal diperkirakan diterapkan sejak diberlakukannya keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 134 tahun 1977 yang menyebutkan siapa saja yang berhak disebut supervisor di sekolah, yaitu kepala sekolah, penilik sekolah untuk tingkat kecamatan, dan para pengawas di tingkat kabupaten/kotamadya serta staf kantor bidang yang ada di setiap propinsi. terdapat perubahan penggunaan istilah pengawas dan penilik di dalam PP nomor 38 tahun 1992. Istilah pengawas dikhususkan untuk supervisor pendidikan di sekolah sedangkan penilik khusus untuk pendidikan luar sekolah.

Kedudukan pengawas semakin penting setelah keluar: UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; PP nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota; Permendiknas tentang 8 Standar Nasional Pendidikan; Permendiknas nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/ Madrasah, SK Menpan nomor 118 tahun 1996 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya; Keputusan bersama Mendikbud nomor 0322/O/1996 dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 38 tahun 1996 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pengawas; Keputusan Mendikbud nomor 020/U/1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya; Permendiknas nomor 39 tahun 2009 tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan.

Standar mutu pengawas yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional (Sudjana, 2006) bahwa pengawas sekolah berfungsi sebagai supervisor baik supervisor akademik maupun supervisor manajerial. Sebagai supervisor akademik, pengawas sekolah berkewajiban untuk membantu kemampuan profesional guru agar guru dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran. Sedangkan sebagai supervisor manajerial, pengawas berkewajiban membantu kepala sekolah agar mencapai sekolah yang efektif. Pembinaan dan pengawasan kedua aspek tersebut hendaknya menjadi tugas pokok pengawas sekolah.

Semua produk hukum itu mengarahkan bahwa kedudukan pengawas bukan hanya sebagai jabatan buangan dan pajangan di kantor dinas pendidikan, tetapi mempunyai fungsi penggerak kemajuan pendidikan di sekolah. Pengawas sebagaimana guru, juga harus memulai pekerjaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan diakhir dengan pelaporan tertulis.

Selanjutnya supervisor yang baik adalah supervisor yang betul-betul mampu memainkan perannya sebagai supervisor dengan sebaik-baiknya, yaitu mampu meningkatkan kompetensi guru dalam penelolaan pembelajaran. Peran supervisor itu mengalami evolusi selama 135 tahun Wiles dan Bondi (1986). Wiles dan Bondi menegaskan bahwa pada pertengahan abad 18 sampai dengan abad 19, supervisi akademik tidak lain adalah inspeksi. Pada saat ini, peran kepala sekolah adalah sebagai inspektur atau pengawas bagi bawahannya. Pada tiga tahun pertama dari abad 20 pendidikan di Amerika banyak dipengaruhi oleh model-model manajemen industri yang disebut dengan manajemen ilmiah, sehingga pada saat ini muncul gerakan supervisi ilmiah. Selanjutnya pada tahun 1920-an supervisi menjadi supervisi birokrasi.

Pada tahun 1930-an muncullah gerakan hubungan kemanusiaan (human relation movement) yang dipelopori oleh Elton Mayo. Pada saat ini proses manajemen lebih ditekankan pada hubungan kemanusiaan. Gerakan ini juga mempengaruhi terhadap supervisi akademik sehingga pada saat ini supervisi yang berlaku adalah supervisi kooperatif. Selanjutnya, pada tahun 1955-an supervisi adalah pengembangan kurikulum sehingga peran supervisor pada saat ini lebih terfokus pada pengembangan kurikulum sebagai keseluruhan pengalaman belajar. Pada tahun 1965-an muncullah gerakan supervisi klinis. Pada tahun 1970-an supervisi dipandang sebagai manajemen pendidikan. Akhirnya pada tahun 1980-an sampai sekarang program supervisi lebih ditekankan pada pengelolaan akademik. Di sini peran supervisor adalah membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola akademik.

Peran supervisor akademik pada masa sekarang ini adalah membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola akademik. Peran yang demikian ini sesuai sekali dengan konsep supervisi akademik yang dikemukakan oleh Glickman (1981), Alfonso, Firth, dan Neville (1981), Sergiovanni (1987), dan Daresh (1989), sebagaimana telah dikemukakan di muka. Selanjutnya, Wiles dan Bondi mendeskripsikan dengan bidang khusus kompetensi supervisi (special areas to supervision competence), yang merupakan peran-peran supervisor dalam melakukan supervisi akademik. Dalam hal ini dapat dibagi menjadi delapan peran.

  1. Supervisors are developers of people
  2. Supervisors are curriculum developers
  3. Supervisors are instructional specialis
  4. Supervisors are huma relations workers
  5. Supervisors are staff developers
  6. Supervisors are administrators
  7. Supervisors are managers of change
  8. Supervisors are evaluators

(Wiles & Bondi, 1986, halaman 17-23)