Landasan Budaya dalam Pendidikan

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang
Pendidikan merupakan sarana utama untuk mensukseskan pembangunan nasional, karena dengan pendidikan diharapkan dapat mencetak sumber daya manusia berkualitas yang dibutuhkan dalam pembangunan. Dalam GBHN tahun 1999 telah ditegaskan bahwa titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan serta perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar.

Pendidikan juga merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya meningkatkan taraf hidup suatu bangsa agar tidak sampai menjadi bangsa yang terbelakang dan tertinggal dengan bangsa lain. Sayangnya saat ini, dari segala perspektif aspek kehidupan manapun, kita masih jauh tertinggal dengan negara-negara lain. Krisis multidimensi yang kita alami sejak hampir delapan tahun yang lalu bukannya bisa kita atasi, tapi justru semakin parah, kemiskinan semakin merajalela, kerusuhan terjadi di mana-mana dan masyarakat kita sangat mudah tersulut emosinya ketika mereka dihadapkan pada isu-isu kontroversi. Dan hal ini diperparah dengan makin terpuruknya pendidikan kita ditambah dengan kasus-kasus amoral yang melibatkan siswa-siswa kita sebagai reprentasi dari krisis amoral yang melanda anak-anak kita. Pertanyaan yang mengemuka adalah, dimana peran pendidikan kita? Apa yang terjadi dengan sistem pendidikan kita sehingga tidak mampu menghasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas secara intelektual dan emosional?

Krisis multidimensi yang belum mampu kita atasi saat ini merupakan bentuk dari shock-culture atau keterkejutan budaya yang kita alami karena selama ini kita tidak disiapkan untuk menghadapi perubahan jaman yang merupakan sebuah keniscayaan. Pendidikan kita selama ini hanya berorientasi pada usaha untuk mewariskan budaya lokal dan nasional atau hanya melihat fungsi pendidikan sebagai lembaga pentransmisi kebudayaan, bukan sebagai lembaga yang berusaha mempersiapkan anak didiknya untuk mengkonstruksi kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.

Sedangkan penyebab kedua dari belum mampu diatasinya krisis multidimensi kita saat ini adalah karena pendidikan kita hanya berorientasi pada tujuan intelektual. Seperti yang dikatakan oleh Tilaar (2004) bahwa pendidikan kita saat ini telah direduksikan sebagai pembentukan intelektual semata, sehingga menyebabkan terjadinya kedangkalan budaya dan hilangnya identitas lokal dan nasional. Seperti kita ketahui bahwa di dalam arena global dengan liberalisasi pendidikannya, semua lembaga pendidikan dituntut untuk mampu menghasilkan anak didik yang bisa bersaing secara kompetitif agar bisa diterima pasar. Tuntutan untuk memenuhi kebutuhan pasar ini pada akhirnya akan mendorong lembaga pendidikan kita menjadi lebih bercirikan knowledge-based economy institution. Pendidikan yang hanya berorientasi untuk mencetak generasi yang bisa diterima pasar secara ekonomis hanya akan mampu mencetak anak didik yang berpikir dan bertindak global sehingga mereka tidak memiliki kecerdasan emosional yang akhirnya bermuara pada terjadinya krisis moral dari siswa-siswa kita.

Aktivitas pendidikan bukan hanya sekedar melanjutkan warisan budaya belaka atau mengajarkan perilaku dari generasi terdahulu, namun merupakan aktivitas yang mempunyai arah dan tujuan yang jelas, sistematis, dan terus-menerus. Untuk itu dalam menentukan arah dan tujuannya, pendidikan harus mempunyai landasan pendidikan yang menjadi pijakan dan arah kepada pembentukan manusia seutuhnya.

Landasan pendidikan sangat penting, karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap pengembangan manusia dan masyarakat suatu bangsa. Dalam kaitannya dengan landasan kultural atau budaya dalam pendidikan, sekolah hendaknya mampu memahami fungsinya sehingga bisa membentuk manusia Indonesia seutuhnya seperti yang selama ini menjadi asas dan tujuan dari sistem pendidikan kita.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Hakikat Pendidikan
Romo Mangungwijaya (dalam Tilaar, 2004) menyatakan bahwa proses pendidikan memiliki dua aspek yang saling mengisi, yaitu sebagai proses hominisasi dan proses humanisasi. Poerwanti (tanpa tahun) menegaskan bahwa pendidikan harus memiliki paradigma baru yang dapat menyajikan model dan strategi pembelajaran yang dapat menyeimbangkan proses hominisasi yang melihat manusia sebagai mahluk hidup dalam konteks lingkungan ekologinya, yang memerlukan terasahnya kemampuan intelektual untuk menghadapi tantangan kesejagadan dengan pendidikan sebagai proses humanisasi yang lebih menekankan manusia sebagai mahluk sosial yang mempunyai otonomi moral dan sensitivitas/kedaulatan budaya.

1. Hominisasi
Pendidikan sebagai proses hominisasi melihat manusia sebagai mahluk hidup di dalam dunia dan ekologinya. Di dalam proses hominisasi tersebut manusia memerlukan kebutuhan-kebutuhan biologis seperti makan, beranak pinak, memerlukan pemukiman dan pekerjaan untuk menopang kehidupannya. Singkatnya, proses hominisasi memenuhi kebutuhan manusia sebagai mahluk biologis. Pendidikan, oleh karenanya, harus mampu menghasilkan output kompetitif yang mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dalam menopang kehidupannya yang lebih baik secara ekonomis dan sosial. Dalam hal ini berarti pendidikan harus memiliki orientasi intelektual yang dibutuhkan manusia untuk bersaing secara kompetitif sehingga mereka bisa diterima pasar, terlebih dalam era global yang lebih berasaskan knowledge-based economy.

2. Humanisasi
Pendidikan melihat manusia sebagai mahluk yang bermoral (human being). Mahluk yang bermoral berarti bahwa manusia bukan hanya sekedar hidup tetapi hidup untuk mewujudkan eksistensi, yaitu bahwa manusia hidup bersama-sama dengan sesama manusia sebagai ciptaan Yang Maha Kuasa. Di dalam proses humanisasi tersebut, tingkah laku manusia diarahkan kepada nilai-nilai kehidupan yang vertikal di dalam kenyataan hidup bersama dengan manusia lain. Nilai-nilai luhur tersebut, apakah diwahyukan ataupun yang dipelihara di dalam kehidupan bersama manusia karena disepakati, dapat mengikat kehidupan bersama nenuju suatu cita-cita bersama, yaitu kehidupan yang lebih baik, lebih tenteram dan berkeadilan. Hal-hal tersebut dijalin dan terjalin di dalam nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat atau suatu kelompok hidup bersama manusia. Proses humanisasi mencapai puncaknya pada seseorang yang berpendidikan dan berbudaya (educated and civilized human being).

Hassan (2004) menyatakan bahwa pendidikan harus merupakan ikhtiar yang jauh melampaui terpenuhinya kebutuhan sesaat. Pendidikan harus tetap mengunggulkan derajat dan martabat manusia. Mardiatmadja (2004) menyatakan bahwa pendidikan mengandung tindakan mengajar, tetapi jauh melampaui aksi mengajar belaka sebab dalam pendidikan tercakup selain segi pelajaran, juga penemuan nilai-nilai serta pengembangannya dalam kebersamaan masyarakat sehingga orang berangsur-angsur terinisiasikan kedalam lingkungan hidupnya. Poerwanti (tanpa tahun) menegaskan bahwa pendidikan sebagai proses humanisasi menekankan pada pembentukan mahluk sosial yang mempunyai otonomi moral dan sensitivitas/kedaulatan budaya, yaitu manusia yang bisa mengelola konflik, menghargai kemajemukan dan permasalahan silang budaya.

B. Hubungan Timbal Balik Pendidikan dan Kebudayaan
Tirtarahardja dan Sulo (2005) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kebudayaan adalah hasil cipta dan karya manusia berupa norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, tingkah laku dan teknologi yang dipelajari dan dimiliki oleh semua anggota masyarakat tertentu. Koentjaraningrat (1975) menyatakan bahwa kebudayaan dalam arti luas bisa berwujud: (1) ideal, seperti ide, gagasan, nilai dan sebagainya; (2) kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakatnya; dan (3) fisik, yakni benda hasil karya manusia. Hassan (dalam Pidarta, 1997) menyatakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan dari hasil manusia hidup bermasyarakat yang berisi aksi-aksi terhadap dan oleh sesama anggota manusia sebagai anggota masyarakat yang merupakan kepandaian, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dll.

Salah satu fungsi dari sekolah mencakup fungsi sosial. Dalam menjalankan fungsi sosialnya, sekolah harus mampu mensosialisasikan anak, sehingga mereka nantinya bisa merubah diri mereka dan merubah masyarakatnya. Masyarakat merupakan sebuah tempat yang menjadi tempat hidup, tumbuh, berkembang dan berubah bagi manusia. Sehingga sekolah tidak bisa dipisahkan dengan manusia, karena manusia merupakan anggota masyarakat dan menjadi pendukung dari kebudayaan yang ada di dalamnya. Kebudayaan dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik sebab kebudayaan dapat dilestarikan/dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara informal maupun formal. Sebaliknya, bentuk, ciri-ciri dan pelaksanaan pendidikan itu ikut ditentukan oleh kebudayaan masyarakat di mana proses pendidikan itu berlangsung (Tirtarahardja dan Sulo, 2005).

Danim (2003) menyatakan bahwa pendidikan merupakan proses pemanusiaan untuk menjadikan manusia memiliki rasa kemanusiaan, menjadi manusia dewasa dan manusia seutuhnya agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi secara penuh sebagai pemegang mandat Ilahiah dan kultural. Dalam menetapkan tujuan-tujuan pendidikan, kita bisa mendapatkannya melalui analisis kebutuhan dari siswa, analisis budaya dan kebutuhan masyarakat. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Oliva (1992) bahwa tujuan-tujuan pendidikan didapatkan dari penelitian terhadap kebutuhan anak di masyarakat kita, analisis kultur atau budaya kita dan dari penelitian terhadap berbagai kebutuhan masyarakat kita. Peran pendidikan dalam masyarakat adalah untuk mengembangkan pengetahuan, minat, ide, kebiasaan, dan kekuatan dari tiap orang dimana ia akan menemukan tempatnya dan menggunakan tempat tersebut untuk membentuk dirinya sendiri dan masyarakatnya menuju akhir yang lebih baik.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak bisa saling dipisahkan. Dalam keseluruhan penetapan tujuan dan proses perjalanannya pendidikan selalu mengacu pada kebudayaan yang ada di masyarakat. Dan sebaliknya pendidikan juga diharapkan untuk membentuk manusia yang bisa memperbaiki budaya dan peradabannya sehingga manusia bisa menjalankan fungsi riilnya sebagai manusia sosial. Sehingga usaha memahami anak dan mendidik anak secara inklusif harus menyertakan pula pemahaman mengenai tingkah laku anak, tata cara hidup, adat istiadat, keyakinan, kebutuhan dan harapan anak didik serta orang tua dan masyarakatnya. Jadi tercakup pula pemahaman lingkungan dan semua aspek kebudayaan yang melingkupi anak, untuk kemudian diperhitungkan dalam materialisasi kurikulum dan pengoperasian pendidikan di lapangan (Kartono, 1977).

C. Enkulturasi dalam Pendidikan
Landasan kultural dalam aktivitas pendidikan sangat penting untuk dilakukan, sebab pendidikan memang merupakan proses transformasi kebudayaan dari satu generasi ke generasi lain. Sekolah sebagai lembaga pendidikan, secara historis dibentuk atau didirikan oleh dan untuk masyarakat tertentu. Sebagai sistem sosial, sekolah sebagai pelaksana pendidikan mempunyai struktur proses kegiatan dan pola-pola interaksi yang semua ini akan menentukan kehidupannya. Struktur dari sistem sekolah adalah peranan serta fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh pemegang peranan tersebut. Guru adalah pemegang peranan yang harus mengetahui fungsinya dalam keseluruhan sistem pendidikan.

Penananam budaya dan nilai-nilainya oleh sekolah akan mendorong terjadinya proses enkulturasi. Imran Manan (1989) menyatakan bahwa pendidikan adalah enkulturasi. Pendidikan adalah suatu proses membuat orang kemasukan budaya, membuat orang berperilaku mengikuti budaya yang memasuki dirinya. Enkulturasi terjadi di mana-mana, di setiap tempat hidup seseorang dan di setiap waktu. Dari sinilah muncul pengertian kurikulum yang sangat luas, yaitu semua lingkungan tempat hidup manusia. Sebab di manapun orang berada disitulah terjadi proses pendidikan, di situ terjadi enkulturasi. Sekolah adalah salah satu dari tempat enkulturasi, tempat-tempat lainnya adalah keluarga, perkumpulan pemuda, perkumpulan olah raga, keagamaan, di tempat-tempat kursus dan latihan, dan sebagainya.

Dalam proses enkulturasi ini, peranan sekolah adalah sebagai (1) pewaris kebudayaan, guru-guru di sekolah harus dapat berperan sebagai model kebudayaan yang dapat digugu dan ditiru oleh murid-muridnya. Agar murid dapat memahami dan mengadopsi nilai-nilai budaya masyarakatnya maka guru harus dapat mengajarkan nilai-nilai yang diyakini masyarakat tempat sekolah itu. Contohnya, mengenai kedisiplinan, rasa hormat dan patuh, bekerja keras, kehidupan bernegara, dan sebagainya, sekolahlah yang berkompeten untuk tugas-tugas pewarisan budaya seperti itu; (2) sebagai pemelihara kebudayaan, artinya sekolah harus berusaha melestarikan nilai-nilai budaya daerah tempat sekolah. Misalnya, pengguna bahasa daerah, kesenian daerah dan budi pekerti, selain itu juga berupaya mempersatukan nilai-nilai budaya yang beragam demi kepentingan budaya bangsa (nasional).

Pembangunan pendidikan nasional juga harus dikaitkan dengan kerangka kebudayaan bangsa sendiri. Oleh karena itu, wawasan kultural mengenai gejala pendidikan dan tujuan pendidikan nasional kita tetap diperlukan, demi pengayaan wawasan-wawasan lainnya. Fungsi lembaga pendidikan ialah memelihara, mengembangkan dan mewujudkan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat pemiliknya (mentransformasikan nilai-nilai budaya). Fuad Hasan (2004) menyatakan bahwa pendidikan tidak hanya merupakan prakarsa bagi terjadinya pengalihan pengetahuan dan ketrampilan (transfer of knowledge and skill) tetapi juga meliputi pengalihan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial (transmission of cultural values and social norms). Kiranya dapat kita sepakati bahwa tiap masyarakat sebagai pengemban budaya (culture bearer) berkepentingan untuk memelihara keterjalinan antara berbagai upaya pendidikan dengan usaha pengembangan kebudayaannya.

D. Akulturasi dalam Pendidikan
Selain proses enkulturasi dalam pendidikan, akan terjadi pula proses akulturasi dalam pendidikan. Salim (2000) menunjukkan bahwa akulturasi (acculturation) adalah proses yang perubahan-perubahan dalam budaya dan bahasa sebuah kelompok terjadi melalui interaksi dengan kelompok yang berbeda bahasa dan kebudayaannya. Kebudayaan merupakan produk pendidikan. Produk ini bisa dihasilkan salah satunya melalui akulturasi dari berbagai macam budaya yang ada dalam lingkungan pendidikan, baik itu melalui berbagai literatur yang digunakan, penyampaian dari guru maupun dari siswa dengan berbagai latar belakang sosial, budaya dan ekonomi yang berbeda.

Van Peursen (dalam Kartono, 1977) menyatakan bahwa seluruh kebudayaan manusia itu adalah produk dari kegiatan belajar dan kegiatan belajar ini berlangsung terus-menerus sepanjang sejarah manusia. Setiap anak, pendidik dan lingkungannya memiliki potensi yang bisa dikembangkan secara lebih jauh. Bauran antara berbagai potensi ini dalam lingkup pendidikan bisa membentuk suatu produk budaya baru yang tidak ada sebelumnya. Dengan demikian bisa ditegaskan bahwa sekolah memiliki peran sebagai agen pembaharuan kebudayaan dengan cara melakukan reproduksi budaya (nilai-nilai dan kebiasaan baru diberikan secara langsung melalui mata pelajaran yang relevan atau dengan kegiatan ekstrakurikuler), difusi kebudayaan (murid dibimbing, dibantu menyebarkan hasil kebudayaan yang diperoleh di sekolahnya kepada keluarga atau masyarakat), dan peningkatan kemampuan murid berpikir kritis. Proses kegiatan pendidikan dapat berupa proses belajar mengajar, sistem komunikasi antara guru dengan murid. Pola interaksi sosial dalam sistem pendidikan di sekolah yaitu berupa interaksi guru dengan murid dan dinamika kelompok.

Akulturasi memiliki nilai keluwesan dan kedinamisan sehingga bisa menutup lubang yang ditinggalkan oleh enkulturasi. Oleh karena itu, akan sangat tidak memadai jika sekolah hanya menunjukkan perannya sebagai lembaga tempat berlangsungnya proses enkulturasi, karena proses enkulturasi saja tanpa dibarengi oleh proses akulturasi hanya akan menciptakan orang yang kaku dalam budaya sendiri. Orang yang seperti ini hanya akan mampu berpikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan budaya yang dipelajarinya. Pendidikan tidak didirikan hanya untuk menciptakan robot-robot budaya, oleh karena itu pendidikan harus mampu mendorong siswa untuk berpikir kritis sehingga mereka tidak hanya menerima, tapi juga secara dinamis mampu mengembangkan, memperbaharui dan menciptakan hal-hal baru.

Pidarta (1997) menyatakan bahwa sejak dini anak-anak perlu dididik berpikir kritis. Kemampuan untuk mempertimbangkan secara bebas dikembangkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberi kesempatan mengamati, melaksanakan, menghayati, dan menilai kebudayaan itu. Cara ini membuat anak tidak menerima begitu saja suatu kebudayaan melainkan melalui pemahaman dan perasaan dikala berada dalam kandungan budaya itu, yang akhirnya menimbulkan penilaian menerima, merevisi, atau menolak budaya itu. Pendidikan seperti ini membuat anak-anak terbiasa dengan pemikiran terbuka dan lentur.

E. Multikulturalisme dalam Pendidikan
Multikulturalisme tidak hanya berhenti pada suatu keberagaman, tapi lebih pada kesederajatan, persamaan dan ekualitas keragaman kebudayaan. Suparlan menyatakan, “Walaupun multikulturalisme itu telah digunakan oleh pendiri bangsa Indonesia untuk mendesain kebudayaan bangsa Indonesia, bagi orang Indonesia masa kini multikulturalisme adalah sebuah konsep asing. Saya kira perlu ada lebih banyak tulisan oleh para ahli yang kompeten mengenai multikulturalisme di media massa daripada yang sudah ada selama ini.

Konsep multi-kulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara sukubangsa atau kebudayaan sukubangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Ulasan mengenai multi-kulturalisme akan mengulas pula berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas. Lebih jauh dikatakan bahwa berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lainnya yang relevan.

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Pengertian kebudayaan di antara para ahli harus disamakan, atau tidak dipertentangkan antara satu konsep yang dipunyai oleh seorang ahli dengan konsep ahli-ahli lainnya. Karena multikulturalisme itu adalah sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya, maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia. Saya melihat kebudayaan dalam perspektif tersebut, dan karena itu melihat kebudayaan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Yang juga harus kita perhatikan bersama untuk kesamaan pendapat dan pemahaman adalah bagaimana kebudayaan itu operasional melalui pranata-pranata sosial.

Istilah pendidikan multikultural sering dipakai secara bergantian dengan pendidikan lintas-budaya (cross-cultural education) dan pendidikan antarbudaya (intercultural education). Pendidikan lintas-budaya adalah terutama membandingkan budaya-budaya dan hasil-hasilnya dari sebuah tradisi antar-disiplin ilmu pengetahuan. Sedangkan pendidikan antar-budaya memfokuskan pada interaksi dinamis dalam pendidikan, dan di sekolah antara pelbagai kombinasi murid-murid, para orang tua, dan kalangan guru dari dua budaya. Dalam hal ini biasanya satu budaya dominan secara politik dan yang satunya lagi sebagai subordinat. Adapun pendidikan multikultural, secara ideal menggambarkan sebuah gerakan yang melampaui interaksi semata kepada inklusi, perpaduan, dan pertukaran bilateral.

Landson-Billings (2003) melihat pendidikan multikulturalisme seperti halnya sebuah musik jazz, dimana jazz dikenal sebagai sebuah jenis musik yang berusaha melakukan eksplorasi dan penemuan tanpa akhir. Multikulturalisme menurutnya bukan hanya merupakan sebuah proses, tapi merupakan sebuah aktifitas organis dan dinamis yang terus berusaha mengikis segala bentuk ketidaksetaraan dan diskriminasi rasial dan etnis serta berusaha memahami kemajukan identitas yang dibawa oleh siswa.

Hidayat (2005) menyatakan bahwa multikultural sulit tumbuh jika tidak ditopang kualitas pendidikan yang bagus. Sejalan dengan pendidikan multikultural, prinsip-prinsip berikut ini harus dipahami guru.

1. Setiap Anak adalah Istimewa
Guru harus memandang setiap siswa adalah unik, istimewa dan terlahir dengan bakat yang berbeda-beda. Yang diperlukan bagi siswa dan orang tua adalah agar anak dipahami, diterima apa adanya, dicintai, dan difasilitasi agar masing-masing tumbuh secara optimal sesuai bakat dan minatnya.

2. Pendekatan Multi-Intelligences (Kecerdasan Majemuk)
Setiap anak hendaknya dipahami secara individual mengingat masing-masing anak memiliki kekuatan dan kelemahan inteligensia yang berbeda-beda. Siswa terkondisikan untuk bisa menghargai prestasi orang lain secara tulus dan memandang orang lain yang berbeda bukan sebagai ancaman.

3. Active Learning
Mengingat murid merupakan subyek pokok dalam proses pembelajaran, maka apapun yang dilakukan guru harus untuk kepentingan pertumbuhan anak didik. Karena itu siswa harus dikondisikan untuk aktif dan bebas dalam mengemukakan pikiran, gagasan dan imajinasinya. Proses dialog antar sesama teman akan tumbuh tanpa harus bersikap agresif dan menyakiti yang lain.

4. Universalitas Agama
Agama diposisikan sebagai fenomena sosial dan budaya yang perlu diketahui para siswa. Bahwa setiap agama memiliki tradisi dan simbol yang berbeda-beda yang semuanya hidup berkembang dalam masyarakat. Semua agama pasti memiliki kesamaan dalam ajaran moral. Di balik keragaman tradisi dan simbol-simbol yang khas, semua agama mengajarkan pemeluknya untuk cinta damai, menolong sesama, dan membenci semua kejahatan.

Merujuk pada pendapat beberapa ahli tersebut, maka bisa kita tarik sebuah garis lurus bahwa pendidikan hendaknya memegang teguh dasar-dasar multikulturalisme yang menghargai keragaman identitas, menekankan pada persamaan dan kesederajatan keragaman budaya yang dibawa siswa, mengikis ketidaksetaraan dan diskriminasi agama, etnis dan rasial serta selalu berpegang pada prinsip education for all atau education justice for all seperti yang digagas oleh UNESCO selama ini. Kesetaraan dan kesederajatan dalam keragaman budaya, agama, etnis dan rasial niscaya akan menciptakan sebuah dinamika indah yang berujung pada terciptanya kedamaian dan rasa saling menghargai. Tidak akan ada lagi yang merasa dipinggirkan sehingga akan terbentuklah manusia-manusia yang tidak agresif, sakit hati atau berbudaya the only truth is mine.

F. Kebudayaan dan Pendidikan di Indonesia
Dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat 2, dinyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Sehingga di dalam penentuan tujuan dan di dalam proses pelaksanaannya, pendidikan di Indonesia harus selalu berakar pada budaya atau karakter nasional yang kita miliki dan disisi lain pendidikan kita juga harus mampu memenuhi tuntutan jaman, apalagi di era globalisasi yang menuntut high-skilled labor yang bisa diterima oleh pasar global.

Oleh karena itu, orientasi pendidikan harus selalu merujuk pada dua hal penting tersebut. Yang pertama adalah melestarikan karakter nasional yang kita miliki, dan yang kedua menciptakan lulusan-lulusan yang bisa bersaing secara kompetitif di pasar global, atau mencetak manusia-manusia Indonesia yang bertindak lokal dan berpikir global.

Seperti disebut di atas, peran dari sekolah adalah sebagai pewaris, pemelihara dan pembaharu kebudayaan. Kartono (1977) menyatakan bahwa sekolah hendaknya dapat dijadikan sebagai: (1) sentrum budaya untuk mengoperkan nilai dan benda budaya sendiri agar budaya nasional tidak hilang ditelan masa; (2) arena untuk mengumpulkan ilmu pengetahuan modern, teknik dan pengalaman; dan (3) bengkel latihan untuk mempraktekkan hak-hak asasi manusia selaku warga Negara yang bebas, di tengah iklim demokrasi.

G. Pendidikan Sebagai Perwujudan Aspirasi dan Kebudayaan Bangsa
Dalam menjalankan perannya sebagai pewaris dan pemelihara kebudayaan, pendidikan Indonesia harus mewariskan budaya yang kita miliki kepada generasi berikutnya melalui tranmisi pendidikan, dan kegiatan belajar mengajar dengan penekanan pada faktor rasio dan wawasan, dan bukan merupakan kegiatan adaptasi secara pasif, kodrati dan otomatis terhadap alam. Kebudayaan yang kita miliki merupakan cara hidup atau way of life kita, dan cara hidup ini merupakan totalitas kualitas kultural yang meliputi sistem nilai dan ideal dari hidup mereka, yang memberi isi dan makna bagi kehidupan.

Kartono (1977) menyatakan bahwa dalam pembuatan kebijakan pendidikan nasional, unsur-unsur budaya kita berikut harus diikutsertakan: (1) asas pandangan hidup secara regional dan lokal; (2) dasar operasionalisasi bagi kegiatan mendidik; (3) dasar materialisasi bagi penentuan kurikulum (muatan/materi lokal); (4) landasan afeksi bagi kegairahan belajar dan hidup; dan (5) landasan ideal bagi upaya pembangunan menuju hari esok yang lebih maju. Pendidikan diharapkan dapat menjadi salah satu perwujudan aspirasi bangsa, dan perwujudan dari kebudayaan bangsa kita. Maka ketekunan mencari dan menemukan kembali nilai-nilai budaya bangsa Indonesia asli adalah identik dengan mencari asas-asas dinamik yang ada pada bangsa sendiri dan yang bersumber pada kebudayaan-kebudayaan daerah.

Dalam menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam budaya globalisasi ini pendidikan kita dihadapkan pada dua tugas besar, yaitu mempersiapkan sumber daya manusia yang bisa bersaing secara global, dan berusaha tetap melindungi budaya-budaya yang telah menjadi karakter nasional kita.

Oleh sebab itu, menurut Pidarta (1997), pendidikan perlu: (1) Memasukkan materi pelajaran yang diambil dari keadaan nyata di masyarakat atau keluarga; (2) Metode belajar yang mengaktifkan siswa; (3) Mengadakan survey di masyarakat tentang berbagai kebudayaan; (4) Ikut memecahkan masalah masyarakat dan keluarga; dan (5) Memberi kesempatan berinovasi atau kreatif menciptakan sesuatu yang baru yang lebih baik tentang hidup dan kehidupan.

Akibat dari kebudayaan masa kini, ada kemungkinan pergeseran paradigma pendidikan, yaitu dari sekolah ke masyarakat luas dengan berbagai pengalaman luas. Sehingga sekolah tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sekitarnya, keduanya saling menunjang. Sekolah seharusnya menjadi agen pembangunan di masyarakat.

H. Landasan Budaya dalam Pendidikan Sebagai Perekat Persatuan Bangsa dan Negara
Sistem pendidikan yang berlandasarkan pada kebudayaan lokal dan nasional dengan kesadaran untuk menghargai keragaman budaya dan latar belakang peserta didik dalam sebuah kesetaraan dan kederajatan akan mendorong pada terbentuknya dua lingkungan penting. Pertama, kesetaraan dan kesedarajatan keragaman budaya dalam lingkungan pendidikan akan menciptakan suatu hubungan apresiatif dan tidak diskriminatif antar peserta didik sehingga membawa siswa pada sebuah kesatuan lingkungan yang menyatukan mereka dalam keragaman budaya dan latar belakangnya. Hubungan apresiatif tanpa dinding pembatas budaya seperti ini akan bermuara pada terciptanya kerekatan persatuan bangsa. Seperti yang dikatakan oleh Tilaar (2004) bahwa dengan interaksi seperti ini maka individu-individu dapat berhubungan satu dengan yang lain sehingga dapat tumbuh berkembang rasa persatuan.

Selain itu, interaksi apresiatif antar peserta didik yang berlandasarkan pada kesetaraan dan kesederajatan keragaman budaya akan mendorong terbentuknya budaya nasional dalam keragaman budaya lokal sehingga mampu merekatkan persatuan Negara. Tilaar menyatakan bahwa apabila kita lihat peranan kebudayaan sebagai perekat persatuan bangsa, maka kebudayaan juga berfungsi sebagai alat perekat sebagai kesatuan Negara. Di samping apresiasi terhadap budaya lokal atau etnis, maka tahap selanjutnya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia adalah apresiasi terhadap kebudayaan nasional. Di dalam kebudayaan nasional antara lain kita lihat peranan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dijadikan sebagai perekat kesatuan Negara. Dengan bahasa nasional dapat terjadi komunikasi antar etnis yang beragam (Tilaar, 2004).

Hidayat (2005) menyatakan bahwa untuk menjaga identitas diri tanpa harus bersikap eksklusif, sejak dini siswa hendaknya diperkenalkan dan dibiasakan memahami dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan serta cinta bangsa. Apa yang disebut core values atau living values yang berakar pada ajaran agama dan warisan luhur bangsa dijadikan bagian dari kultur sekolah.

BAB III
KESIMPULAN

Aktivitas pendidikan bukan hanya sekedar melanjutkan warisan budaya belaka atau mengajarkan perilaku dari generasi terdahulu, namun merupakan aktivitas yang mempunyai arah dan tujuan yang jelas, sistematis, dan terus-menerus. Untuk itu dalam menentukan arah dan tujuannya, pendidikan harus mempunyai landasan pendidikan yang menjadi pijakan dan arah kepada pembentukan manusia seutuhnya. Dalam kaitannya dengan landasan kultural atau budaya dalam pendidikan, sekolah hendaknya mampu memahami fungsinya sehingga bisa membentuk manusia Indonesia seutuhnya seperti yang selama ini menjadi asas dan tujuan dari sistem pendidikan kita.

Pendidikan harus memiliki paradigma baru yang dapat menyajikan model dan strategi pembelajaran yang dapat menyeimbangkan proses hominisasi dan proses humanisasi. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak bisa saling dipisahkan. Dalam keseluruhan penetapan tujuan dan proses perjalanannya pendidikan selalu mengacu pada kebudayaan yang ada di masyarakat. Sehingga sekolah tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sekitarnya, keduanya saling menunjang. Sekolah seharusnya menjadi agen pembangunan di masyarakat.

Proses Enkulturasi, Akulturasi dan Multikulturalisme akan selalu terjadi dalam pendidikan di sekolah maupun di masyarakat. Orientasi pendidikan harus selalu melestarikan karakter nasional yang kita miliki dan menciptakan lulusan-lulusan yang bisa bersaing secara kompetitif di pasar global, atau mencetak manusia-manusia Indonesia yang bertindak lokal dan berpikir global.

Dalam menjalankan perannya sebagai agen pembaharu dalam budaya globalisasi pendidikan kita dihadapkan pada dua tugas besar, yaitu mempersiapkan sumber daya manusia yang bisa bersaing secara global, dan berusaha tetap melindungi budaya-budaya yang telah menjadi karakter nasional kita.

Interaksi apresiatif antar peserta didik yang berlandasarkan pada kesetaraan dan kesederajatan keragaman budaya akan mendorong terbentuknya budaya nasional dalam keragaman budaya lokal sehingga mampu merekatkan persatuan negara. Maka kebudayaan di sini juga dapat berfungsi sebagai alat perekat bagi kesatuan negara.

RUJUKAN
Danim, S. 2003. Agenda Pembaharuan Sistem Pendididikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hassan, F. 2004. Pendidikan Adalah Pembudayaan. Dalam Widiastono, T.D. (Ed.), Pendidikan Manusia Indonesia (hlm. 52-66). Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS.

Kartono, K. 1977. Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional. Jakarta: Pradnya Paramita.

Mardiatmadja, B.S. 2004. Ruh Pendidikan. Dalam Widiastono, T.D. (Ed.), Pendidikan Manusia Indonesia (hlm. 67-88). Jakarta: Penerbit Buku KOMPAS.

MPR RI. 1999. Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia. Surabaya: Bina Pustaka Tama.

Oliva, P.F. 1992. Developing the Curriculum. New York: Harper Collins Publisher.

Pidarta, M. 1997. Landasan Kependidikan: Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Tilaar, A.R. 2004. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.

Tirtarahardja, U & Sulo, S. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2005. Bandung: Nuansa Aulia.