Kode Etik Guru

Kode etik ialah etika yang berlaku untuk lingkungan profesi tertentu sebagai pedoman dalam berperilaku bagi anggotanya. Kode etik suatu profesi merupakan norma-norma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh setiap anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagaimana mereka melaksanakan profesinya, dan larangan-larangan, tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan, tidak saja dalam menjalankan tugas profesi, tetapi dalam pergaulan hidup sehari-hari di dalam masyarakat.

Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi. profesi itu sendiri. Mulyasa (2007) menjelasakan tujuan mengadakan kode etik sebagai berikut.

  • Menjunjung tinggi martabat profesi. Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan pihak luar atau masyarakat, agar mereka tidak memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak-tanduk atau kelakuan anggotanya yang dapat mencemarkan nama baik profesi.
  • Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Kesejahteraan mencakup lahir (atau material) maupun batin (spiritual, ernosional, dan mental). Kode etik umumnya memuat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya dengan menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorarium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa saja yang mengadakan tarif di bawah minimum akan dianggap tercela dan merugikan rekan seprofesi. Dalam hal kesejahteraan batin, kode etik umumnya memberi petunjuk-petunjuk kepada anggotanya untuk melaksanakan profesinya.
  • Pedoman berperilaku. Kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi.
  • Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Kode etik berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggungjawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.
  • Untuk meningkatkan mutu profesi. Kode etik memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.

Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi vang berlaku dan mengikat para anggotanya, lazimnya dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan secara perorangan, tetapi harus dilakukan oleh organisasi, sehingga orang-orang yang bukan atau tidak menjadi apggota profesi, tidak dapat dikenakan aturan yang ada dalam kode etik tersebut. Kode etik hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi tersebut, jika semua orang yang menjalankan profesi tersebut bergabung dalam profesi yang bersangkutan.

Guru sebagai salah satu profesi, juga memiliki kode etik jabatan yang dikenal dengan istilah kode etik jabatan guru. Kode etik jabatan tersebut, bisa dilihat dari dua sisi, yaitu kode etik jabatan secara umum dan secara khusus. Demikian juga, kode etik jabatan juga bisa ditelaah dari dua sudut, yaitu yang bersifat larangan melakukan pelanggaran, dan yang bersifat keharusan untuk melakukan tindakan yang benar sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.

Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menjelaskan pengertian guru sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Lebih lanjut dijelaskan pengertian profesional adalah pekerjaan/kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Kode etik mewajibkan setiap anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi. Jika setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis bergabung dalam suatu organisasi, maka ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik, xarena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran serius :erhadap kode etik dapat dikenakan sanksi

Beberapa pelanggaran yang sering terjadi dan tidak diperbolehkan dilakukan oleh seorang guru, antara lain sebagai berikut.

  • Membocorkan rahasia dinas.
  • Mencela atau menjelek-jelekkan teman guru sambil membicarakan kekurangan-kekurangan mereka di hadapan siswa, mahasiswa atau orang lain.
  • Mengabaikan tugas pokok dan mencurahkan perhatian dan tenaga pada tugas-tugas tambahan.
  • Mementingkan pelajaran atau kuliah yang diberikan dari pada siswa atau mahasiswa yang menerimanya.
  • Menolong siswa dengan memungut bayaran.
  • Tidak setia pada jabatannya, menghalang-halangi orang lain, terutama siswanya untuk tidak menjadi guru.
  • Mendesak kawan atau sanak saudara di Depdiknas atau orang lain untuk mendapat kedudukan yang lebih tinggi atau mendapat promosi dalam waktu singkat.
  • Menganakemaskan dan menganaktirikan siswa di dalam kelas.

Hal-hal tersebut, sering terjadi dan sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap etika jabatan guru. Secara lebih terinci lKlP Malang, merumuskan kode etik jabatan guru sebagai berikut:

  1. Kode Etik Jabatan Guru pada Umumnya
    • Untuk mencapai tujuan pendidikan, diperlukan syarat-syarat pokok dari setiap guru, yaitu kepribadian, berilmu, dan trampil dalam melaksanakan tugasnya.
    • Guru adalah setiap orang yang bertugas dan berwewenang dalam dunia pendidikan dan pengajaran pada lembaga pendidikan formal.
    • Untuk melaksanakan tugasnya, prinsip-prinsip tentang tingkah laku yang diharapkan dari setiap guru dalam jabatannya terhadap orang lain adalah berjiwa Pancasila, berilmu pengetahuan dan trampil dalam menyampaikan serta dapat dipertanggungjawabkan secara didaktis dan metodis sehingga tujuan pendidikan bisa tercapai.
    • Berdasarkan prinsip umum di atas, petunjuk yang merupakan tata cara akhlak itu wajib diamalkan oleh setiap guru ketika berhubungan dengan manusia lain dalam lingkungan jabatannya.

  1. Hubungan Guru dengan Siswa
    • Guru, selaku pendidik, hendaknya selalu menjadikan dirinya suri tauladan bagi anak didiknya.
    • Dalam melaksanakan tugas guru, harus memiliki jiwa kasih sayang dan adil serta menumbuhkannya dengan penuh tanggung jawab.
    • Guru wajib menjunjung tinggi harga diri murid.
    • Guru seyogianya tidak memberi pelajaran tambahan kepada muridnya dengan memungut biaya.

  1. Hubungan Guru dengan Sesama Guru
    • Dalam pergaulan di lingkungan sekolah sesama guru hendaknya bersifat terus terang, jujur dan saling menghormati.
    • Di antara sesama guru, hendaknya selalu ada kesediaan untuk saling memberi saran atau nasehat dalam rangka mengembangkan jabatan atau karier masing-masing.
    • Dalam menunaikan tugas dan memecahkan persoalan bersama, hendaknya di antara sesama guru saling menolong dan penuh toleransi.
    • Guru hendaknya mencegah pembicaraan yang bersifat sensitif yang berhubungan dengan pribadi sesamanya.

  1. Hubungan Guru dengan Atasannya
    • Guru wajib melaksanakan perintah dan kebijaksanaan atasannya.
    • Guru wajib menghormati hirarkhi jabatannya.
    • Guru wajib menyimpan rahasia jabatan.
    • Saran dan kritik kepada atasan harus diberikan melalui prosedur dan forum yang semestinya.
    • Jalinan hubungan antara guru dan atasan hendaknya selalu diarahkan untuk meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama.

  1. Hubungan Guru dengan Pegawai Tata Usaha
    • Hubungan antara guru dengan pegawai tata usaha terjadi karena adanya kedudukan kepala sekolah dalam sistem kelembagaan sekolah.
    • Setiap guru berkewajiban memelihara semangat korps dan meningkatkan rasa kekeluargaan dengan pegawai tata usaha dan mencegah terjadinya hal-hal yang dapat mengganggu martabat masing-masing.
    • Guru hendaknya bersikap terbuka dan demokratis dalam hubungannya dengan pegawai tata usaha dan sanggup menempatkan diri sesuai dengan hirarkhi jabatan.
    • Guru hendaknya bersikap toleran dalam menyelesaikan setiap persoalan yang timbul atas dasar musyawarah dan mufakat demi kepentingan bersama.
    • Hubungan antara guru dan pegawai tata usaha merupakan ikatan moral dan bersifat kooperatif edukatif.

  1. Hubungan Guru dengan Orang Tua
    • Guru hendaknya dapat mengadakan hubungan timbal balik dengan orang tua/wali murid dalam rangka kerja sama untuk memecahkan persoalan sekolah dan pribadi anak.
    • Segala kesalahpahaman yang terjadi antara guru dengan orang tua/wali murid hendaknya diselesaikan secara musyawarah mufakat.

  1. Hubungan Guru dengan Masyarakat
    • Guru hendaknya dapat berpartisipasi dalam lembaga dan organisasi masyarakat yang berhubungan dengan usaha pendidikan.
    • Guru hendaknya dapat melayani dan membantu memecahkan masalah yang timbul dalam masyarakat sesuai dengan fungsi dan kemampuannya.
    • Guru menghormati dan menyesuaikan diri dengan adat kebiasaan masyarakat dengan sikap membangun.
    • Guru menerima dan melaksanakan peraturan negara dengan sikap koreltif dan membangun.

Prinsip-prinsip tersebut yang dirumuskan oleh IKIP Malang. Sedangkan secara lebih global, Persatuan Guru Republik lndonesia, merumuskan dasar-dasar kode etik guru sebagai berikut. Guru Indonesia menyadari, bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa, dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-undang Dasar 1945, turut bertanggungjawab atas terwujdunya cita-cita Proklamasi Kernerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, Guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasa berikut.

  • Guru berbakti membimbing anak didik untuk membentuk manusia pembangunan seutuhnya yang ber-Pancasila.
  • Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik.
  • Guru mengadakan komunikasi, terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.
  • Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya demi kepentingan anak didik.
  • Guru memelihara hubungan, baik dengan masyarakat di sekitar sekolah maupun dengan masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan.
  • Guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya.
  • Guru menciptakan dan memelihara hubungan sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun berdasarkan hubungan manusia secara keseluruhan.
  • Guru secara bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi profesional guru sebagai cara pengabdiannya.
  • Guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.

Seperti yang telah disebutkan dalam salah satu kriteria jabatan profesional, jabatan profesi harus mempunyai wadah untuk menyatukan gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi, yakni organisasi profesi. Bagi guru di Indonesia, wadah ini telah ada yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang didirikan di Surakarta pada tanggal 25 November 1945, sebagai perwujudan aspirasi guru Indonesia dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. PGRI bertujuan antara lain mempertinggi kesadaran, sikap, mutu, dan kegiatan profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan mereka.

Misi utama PGRI yakni (a) misi politis/ideologis, (b) misi persatuan/ organisatoris, (c) misi profesi, dan (d) misi kesejahteraan. Kelihatannya dari praktek pelaksanaan keempat misi tersebut dua pertama-misi politis/ideologis dan misi persatuan/organisasi lebih menonjol realisasinya dalam program-program PGRI. Ini dapat dibuktikan dengan telah adanya wakil-wakil PGRI dalam badan legislative seperti DPR dan MPR. Peranan yang lebih menonjol ini dapat kita pahami sesuai dengan tahap perkembangan dan pembangunan bangsa.

Pelaksanaan misi kesejahteraan masih diperlukan peningkatan. Sementara pelaksanaan misi profesi nampaknya belum begitu tampak kiprahnya yang nyata dan belum terlalu melembaga. Sedangkan dalam pengembangan profesional guru, PGRI sampai saat ini sampai mengandalkan pihak pemerintah, misalnya dalam merencanakan dan melakukan program penataran guru serta program peningkatan mutu lainnya.

PGRI belum banyak merencanakan dan melakukan program atau kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan cara mengajar, peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru, peningkatan kualifikasi guru, atau melakukan penelitian ilmiah tentang masalah-masalah profesional yang dihadapi oleh para guru dewasa ini.

Selain PGRI sebagai satu-satunya organisasi guru yang diakui pemerintah sampai saat ini, terdapat juga organisasi guru yang disebut Musyarwarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), yang bertujuan meningkatkan mutu dan profesionalisasi guru dalam kelompoknya masing-masing. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini diatur dengan jadwal yang cukup baik

Untuk mengembangkan pengetahuan di bidang keahliannya, guru-guru bisa membentuk dan menjadi anggota kelompok organisasi profesi. Kelompok-kelompok jabatan yang diorganisir sesuai dengan minat dan masalah-masalah yang disukai dapat menjadi organisasi profesi yang bermanfaat untuk pengembangan karir dan jabatan.

Organisasi jabatan itu biasanya dibentuk dalam struktur organisasi yang berjenjang berdasarkan wilayah, misalnya tingkat pusat dan daerah. Nama-nama yang digunakan untuk menyebut orgainsasi profesi bermacam-macam selain nama organisasi itu sendiri, misalnya Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Himpunan Guru Matematika, dan sebagainya.